Sofyan BimbelSOFYAN BIMBEL

Contoh Soal TWK: Tes Wawasan Kebangsaan

Kerjakan dulu, lalu buka kunci dan pembahasannya. Materi lengkap TWK ada di Tes Wawasan Kebangsaan.

Soal 1 · Pilar Negara

Sebuah peraturan bupati mengatur tarif retribusi pelayanan pasar dengan besaran yang jauh melampaui batas maksimal dalam peraturan daerah kabupaten. Pihak pemerintah daerah berdalih bahwa peraturan bupati terbit lebih baru sehingga yang berlaku adalah peraturan bupati.
Berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, penilaian yang paling tepat terhadap dalih tersebut adalah ...
  1. A.Dalih itu benar karena asas lex posterior derogat legi priori menjadikan peraturan yang terbit lebih baru selalu mengesampingkan peraturan yang lebih lama.
  2. B.Dalih itu benar karena bupati adalah kepala daerah yang paling memahami kebutuhan masyarakat sehingga kewenangannya melebihi peraturan daerah.
  3. C.Kedua peraturan tetap berlaku bersamaan dan pelaksana di lapangan bebas memilih salah satunya sesuai keadaan, kebutuhan, dan pertimbangan masing-masing.
  4. D.Peraturan daerah harus direvisi mengikuti peraturan bupati karena peraturan pelaksana lebih rinci dan mengikat di lapangan daripada peraturan daerah.
  5. E.Dalih itu keliru: peraturan yang lebih tinggi didahulukan (lex superior), sehingga peraturan bupati yang bertentangan harus disesuaikan atau diuji.
Lihat kunci & pembahasan

Jawaban benar: E

Peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Lex posterior hanya untuk peraturan setingkat.

Soal 2 · Bahasa Indonesia

Manakah kalimat berikut yang paling efektif (tidak boros kata, tidak rancu, dan strukturnya baku)?
  1. A.Bagi para peserta pelatihan wajib mengumpulkan laporan akhir paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
  2. B.Para peserta pelatihan diwajibkan untuk harus mengumpulkan kembali laporan akhir paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
  3. C.Peserta pelatihan wajib mengumpulkan laporan akhir dimana paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
  4. D.Para peserta pelatihan wajib mengumpulkan laporan akhir paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
  5. E.Laporan akhir wajib dikumpulkan oleh peserta pelatihan dan mengumpulkannya paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
Lihat kunci & pembahasan

Jawaban benar: D

Soal ini meminta kita mencari kalimat yang paling pas, yaitu kalimat yang singkat, jelas, dan memakai aturan bahasa dengan benar. Kalimat B terlalu banyak kata, karena kata wajib dan harus artinya sama, lalu kata kembali juga tidak perlu. Kalimat C salah memakai kata dimana, padahal kata itu bukan untuk menyambung dua bagian kalimat. Kalimat A dan E juga bermasalah, karena susunannya tidak rapi dan subjeknya membingungkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D.

Soal 3 · Integritas

Seorang pejabat di bidang perizinan usaha dilibatkan dalam penyusunan rancangan regulasi baru yang berpotensi menguntungkan sektor usaha tempat adiknya memiliki bisnis. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip integritas adalah …
  1. A.Menyampaikan keterbukaan mengenai hubungan tersebut kepada tim penyusun regulasi dan meminta untuk tidak dilibatkan dalam pembahasan substansi yang berkaitan langsung dengan sektor usaha tersebut.
  2. B.Tetap terlibat penuh dalam penyusunan regulasi karena yakin dapat bersikap netral meskipun ada hubungan keluarga dengan pelaku usaha di sektor tersebut.
  3. C.Tetap terlibat dan baru menyampaikan hubungan tersebut apabila ada pihak yang mempermasalahkan substansi regulasi yang dihasilkan.
  4. D.Meminta adiknya untuk sementara menutup bisnisnya selama proses penyusunan regulasi berlangsung.
  5. E.Tetap terlibat namun sengaja mengusulkan ketentuan yang lebih ketat bagi sektor usaha tersebut agar terlihat tidak memihak keluarganya.
Lihat kunci & pembahasan

Jawaban benar: A

Bayangkan kamu ikut membuat aturan baru, tapi adikmu punya usaha yang bisa untung dari aturan itu. Itu namanya ada hubungan yang bisa membuat orang curiga. Jujur itu wajib, jadi kamu harus bilang dari awal ke tim. Kamu juga sebaiknya tidak ikut bahas bagian yang langsung menyangkut usaha adikmu. Jadi jawabannya A.

Soal 4 · Nasionalisme

Konsep Wawasan Nusantara memandang wilayah darat, laut, dan udara Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sekadar kumpulan pulau yang terpisah. Kebijakan pemerintah yang paling mencerminkan penerapan Wawasan Nusantara adalah …
  1. A.Pembatasan mobilitas penduduk antarpulau untuk menjaga kearifan lokal masing-masing daerah.
  2. B.Pembangunan tol laut dan pemerataan konektivitas antarpulau agar akses ekonomi tidak hanya terpusat di satu wilayah.
  3. C.Penetapan batas laut teritorial dengan kebijakan yang berbeda-beda di tiap provinsi kepulauan.
  4. D.Pemusatan pembangunan infrastruktur hanya pada pulau dengan jumlah penduduk terbanyak demi efisiensi anggaran.
  5. E.Pemberian otonomi penuh kepada tiap pulau besar untuk mengatur wilayah lautnya secara terpisah.
Lihat kunci & pembahasan

Jawaban benar: B

Soal ini tentang Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bahwa seluruh darat, laut, dan udara Indonesia itu satu kesatuan. Bayangkan Indonesia seperti satu rumah besar, bukan kumpulan rumah kecil yang terpisah. Jadi kebijakan yang paling sesuai adalah yang membuat antarpulau tersambung dan merata, seperti tol laut. Itu membuat semua daerah bisa ikut berkembang. Jawabannya B.

Soal 5 · Bela Negara

Maraknya judi daring tidak hanya menjerat banyak keluarga dalam utang dan konflik rumah tangga, tetapi juga memicu pinjaman daring ilegal, menurunkan produktivitas, dan mengalirkan dana ke jaringan lintas negara. Pemerintah merespons dengan membentuk satuan tugas lintas instansi, sementara sejumlah pemerintah desa menggelar penyuluhan bagi warga.
Analisis yang paling tepat mengenai hakikat ancaman tersebut dan strategi menghadapinya adalah ...
  1. A.Bukan ancaman bagi ketahanan nasional karena tidak melibatkan senjata, sehingga cukup ditangani sebagai urusan pribadi para pelakunya masing-masing.
  2. B.Ancaman nonmiliter berdimensi sosial, ekonomi, dan siber sehingga perlu penanganan terpadu: hukum, pemutusan akses, literasi, dan pendampingan.
  3. C.Termasuk ancaman militer terselubung sehingga penanganannya harus diserahkan sepenuhnya kepada TNI melalui operasi pertahanan di wilayah terdampak.
  4. D.Dapat diatasi sepenuhnya melalui pemblokiran situs, karena akar persoalannya hanya terletak pada ketersediaan platform judi daring.
  5. E.Menjadi tanggung jawab individu yang terlibat sehingga negara cukup memberikan imbauan moral tanpa perlu melakukan penindakan hukum.
Lihat kunci & pembahasan

Jawaban benar: B

Ancaman nonmiliter multidimensi → solusi terpadu (hukum, teknologi, edukasi, pendampingan), bukan satu pendekatan saja.

🏛️ Sumber resmi

Selalu cocokkan dengan pengumuman resmi untuk tahun seleksimu.

Ukur kesiapanmu dengan tryout bersistem CAT

Susunan soal, waktu, dan penilaian tryout mengikuti aturan yang dijelaskan di halaman ini.

✨ Daftar gratis

Baca juga

📝 Pendaftaran & Formasi

🎯 Seleksi Kompetensi Dasar

🎓 Sekolah Kedinasan

💬 Tanya Jawab

📚 Materi per subtes